KUNINGAN – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membedah Isu Nasional dan Dampaknya terhadap Pembangunan Kabupaten Kuningan”. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi PMII untuk menyusun arah gerakan organisasi sekaligus memperkuat peran sebagai mitra kritis dalam mengawal pembangunan daerah.
Selain membahas program kerja kepengurusan selama satu periode, forum ini juga menghadirkan ruang diskusi yang mengupas berbagai isu nasional yang saat ini menjadi perhatian publik. Mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, hingga dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap APBD dan pembangunan Kabupaten Kuningan.
Ketua PC PMII Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa Rakercab bukan hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi merupakan ruang konsolidasi gagasan dan komitmen kader dalam merespons berbagai dinamika bangsa. Menurutnya, PMII memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Rakercab ini bukan sekadar menyusun program kerja organisasi, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan PMII. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan nasional yang diterapkan di daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. PMII akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian yang objektif, kritik yang konstruktif, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” ujarnya.
Ia menilai berbagai program prioritas nasional harus dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik menjadi faktor penting dalam memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
“Kami mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, terbuka, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Partisipasi publik juga harus dibuka seluas-luasnya agar pembangunan berjalan secara inklusif,” lanjutnya.
Melalui forum ini, PC PMII Kabupaten Kuningan juga menghasilkan berbagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi organisasi dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam pelaksanaan program nasional di tingkat daerah agar lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Dengan terselenggaranya Rakercab dan FGD ini, PMII Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi organisasi kader yang tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga aktif mengawal kebijakan publik, menjaga nilai-nilai demokrasi, serta menghadirkan gagasan-gagasan progresif demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Kuningan yang lebih maju, adil, transparan, dan berkelanjutan.
