JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, RK, pada Selasa (2/12/2025) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB (Badan Usaha Milik Daerah). Usai memberikan keterangan, RK mengaku lega karena telah mendapat kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara substantif.
Dalam keterangannya, RK menjelaskan bahwa sebagai kepala daerah yang merupakan pemilik BUMD, keputusannya bersifat kebijakan umum, sementara keputusan teknis operasional berada di tangan direksi. Menurutnya, sebuah aksi korporasi teknis BUMD baru akan diketahui Gubernur jika dilaporkan secara resmi oleh Direksi, Komisaris selaku pengawas, atau Kepala Biro BUMD selaku pembina.
“Terkait aksi korporasi dana iklan Bank BJB, ini benar-benar tidak dilaporkan kepada saya. Baik itu oleh direksi, komisaris, maupun Kepala Biro BUMD. Karenanya, saya selaku Gubernur saat itu benar-benar tidak mengetahui, apalagi seolah-olah terlibat atau berperan di dalamnya,” tegas RK di hadapan awak media.
RK juga menyinggung mengenai persepsi negatif yang menghancurkan moralnya selama hampir 10 bulan, yang muncul setelah adanya penggeledahan di rumahnya pada Maret 2025. Ia menekankan bahwa tindakan penggeledahan tidak serta merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah perkara.
Selain itu, RK juga mengklarifikasi dua isu lain yang sempat mencuat di publik. Pertama, mengenai pembelian mobil untuk Ilham Habibie, RK menegaskan bahwa dana tersebut murni berasal dari dana pribadi. Bahkan, cicilan mobil tersebut sudah dilakukan pada tahun 2020, jauh sebelum periode kejadian perkara (2021-2023) berlangsung.
Kedua, mengenai pemberian dana kepada Lisa Mariana (LM). RK memastikan bahwa dana itu juga berasal dari kantong pribadinya, bukan dari dana BJB. Ia menjelaskan bahwa pemberian itu dilakukan karena keterpaksaan akibat pemerasan. Kasus pemerasan ini telah ia laporkan ke Bareskrim Polri, di mana LM kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pencemaran nama baik.
Dengan adanya kesempatan klarifikasi ini, RK berharap masyarakat dapat melihat kasus dugaan dana iklan BJB ini secara lebih jernih, proporsional, dan adil. Sementara itu, di tengah agenda klarifikasi tersebut, RK juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas bencana banjir yang melanda Sumatra, serta menitipkan bantuannya melalui relawan dari Jawa Barat.
