JAKARTA – Perlawanan hukum artis Sandra Dewi untuk mempertahankan aset-aset mewahnya di kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, akhirnya berakhir. Istri terpidana korupsi tersebut secara resmi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (28/10/2025).
Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Sandra Dewi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Ketua Rios Rahmanto mengonfirmasi bahwa surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 telah diterima. “Para Pemohon memberikan kuasanya surat pencabutan… yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim Rios.
Pencabutan ini mengakhiri upaya Sandra Dewi untuk merebut kembali sejumlah aset fantastis, termasuk perhiasan, dua unit kondominium di Gading Serpong, rumah di Kebayoran Baru (Pakubuwono), rumah di Permata Regency Jakarta Barat, tabungan yang diblokir, hingga puluhan tas mewah. Sebelumnya, Sandra Dewi melalui gugatannya bersikeras bahwa harta benda tersebut merupakan hasil jerih payahnya sendiri dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan suaminya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, dengan dicabutnya gugatan, barang bukti yang dipermasalahkan sudah dianggap “clear” atau tidak lagi bermasalah. Hal ini membuka jalan bagi Kejaksaan untuk segera melaksanakan eksekusi dan pelelangan aset-aset tersebut guna menutupi uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Harvey Moeis.
Fakta menarik lainnya yang terungkap selama proses hukum adalah adanya dugaan upaya pengaburan aliran dana. Berdasarkan penyelidikan Kejagung, Sandra Dewi terungkap membuka rekening bank menggunakan nama asisten pribadinya, Ratih. Rekening tersebut dibuat atas perintah Sandra Dewi dan digunakan sebagai tempat transit uang dari suaminya, Harvey Moeis, yang merupakan terdakwa kasus korupsi timah. Rekening atas nama asisten ini diduga digunakan Sandra Dewi untuk keperluan pribadinya, termasuk membiayai pembelian properti mewah, semakin menguatkan dugaan bahwa aset-aset tersebut merupakan hasil dari kejahatan korupsi.
