JAKARTA – Perdebatan sengit mengenai data dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan kian memanas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keras tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang meminta pemerintah pusat membuka data rinci daerah mana saja yang parkir dana di bank.
Purbaya menegaskan, data tersebut bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari laporan sistem keuangan Bank Indonesia (BI) yang rutin menerima monitoring dari seluruh perbankan. “Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya itu ngibulin dia,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (21/10).
Menkeu Purbaya menjelaskan, data dana Pemda mengendap—yang totalnya sempat disebut mencapai triliunan rupiah—berasal dari laporan perbankan yang dikompilasi secara nasional. Angka tersebut bahkan disebutnya mirip dengan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyayangkan tantangan KDM tersebut, sebab ia menilai Dedi Mulyadi hanya memahami data di lingkup Jawa Barat, bukan keseluruhan daerah. Purbaya juga menegaskan tidak pernah secara spesifik menyebut rincian dana mengendap milik Pemprov Jabar, meski sebelumnya Pemprov Jabar disebut termasuk 5 besar daerah dengan simpanan dana terbanyak di bank.
Menanggapi permintaan KDM untuk membuka data, Purbaya melontarkan jawaban tegas. “Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Dan di situ ada flag [tanda] kan ini punya pemerintah, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegasnya.
Sebelumnya, KDM membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana dalam bentuk deposito senilai Rp4,1 triliun, dan menantang Menkeu Purbaya untuk membuktikan serta mengumumkan data tersebut ke publik agar tidak membangun opini keliru terhadap daerah yang sudah bekerja baik.
(Zona Publik/Adam)
