Bandung – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank daerah senilai Rp234 triliun menuai tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). KDM secara terbuka menantang Menkeu untuk segera mengumumkan secara rinci daerah mana saja yang dianggap lambat dalam penyerapan anggaran, alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat umum.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan rasa herannya terhadap besarnya dana pemerintah daerah yang “menganggur” di bank, bahkan sempat menyebut bahwa total dana Pemda yang mengendap mencapai Rp254 triliun per Agustus 2025, yang kemudian dikaitkan dengan protes daerah yang anggaran transfernya dipotong.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tudingan dana mengendap ini berpotensi membangun opini negatif terhadap kinerja seluruh pemerintah daerah.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik,” ujar Dedi, seperti yang dikutip dari laman sosmednya.
Secara spesifik, Dedi Mulyadi juga menyoroti data yang menyebut dana Pemprov Jawa Barat mengendap hingga Rp4,17 triliun di bank, khususnya dalam bentuk deposito. Ia menegaskan telah melakukan pengecekan internal dan membantah keras temuan tersebut.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” tegasnya.
Dedi berpendapat, pengumuman nama-nama daerah yang benar-benar menyimpan dana dalam bentuk deposito atau yang penyerapan anggarannya sangat rendah adalah langkah penting untuk “menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik.”
Ia khawatir, generalisasi data tersebut justru merugikan daerah yang telah bekerja keras dan menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Permintaan Dedi Mulyadi agar Menkeu Purbaya mempublikasikan data rinci menjadi tantangan bagi pemerintah pusat untuk membuktikan klaimnya dan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi di tingkat daerah. Publik kini menantikan langkah Purbaya Yudhi Sadewa untuk merespons tantangan Gubernur Jawa Barat tersebut demi kejelasan informasi terkait dana triliunan rupiah yang mengendap.
