KARAWANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, yang berlangsung pada Minggu (28/12/2025) diwarnai aksi protes massa hingga berujung ricuh. Ketegangan ini pecah sesaat setelah panitia di TPS 3 diduga melakukan kesalahan fatal dengan mengumumkan hasil penghitungan suara padahal masih terdapat satu bilik suara yang belum dibuka sama sekali.
Situasi di lokasi penghitungan mulai memanas ketika para pendukung calon nomor urut 3 menyadari adanya ketidaksinkronan data. Pasalnya, pengumuman prematur dari panitia tersebut menunjukkan calon nomor urut 2 unggul sangat tipis, yakni hanya berselisih 78 suara. Ketidakpuasan massa memuncak karena satu bilik suara yang tersisa dianggap bisa mengubah peta kemenangan secara signifikan bagi kandidat mereka.
Massa yang emosional sempat berupaya merangsek masuk ke area utama penghitungan suara, namun aksi tersebut berhasil diredam oleh kesiapsiagaan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, hingga linmas yang menjaga ketat perimeter lokasi. Untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, Bupati Karawang Aep Syaepuloh pun turun langsung ke lapangan guna menenangkan warga dan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam arahannya, Bupati Aep menegaskan bahwa transparansi dan supremasi hukum adalah prioritas utama. Mengingat kondisi keamanan yang belum stabil dan adanya indikasi kelalaian administratif oleh panitia, Pemerintah Kabupaten Karawang memutuskan untuk menangguhkan atau menahan hasil Pilkades Tanjung Mekar. Seluruh kotak suara kini telah diamankan ke tempat yang lebih netral di bawah pengawalan ketat kepolisian.
Penyelesaian sengketa suara di Desa Tanjung Mekar ini selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum di pengadilan. Langkah ini diambil agar keputusan akhir memiliki legalitas yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Desa Tanjung Mekar sudah mulai kondusif, meski sejumlah personel keamanan masih disiagakan di titik-titik rawan untuk memantau perkembangan situasi pasca-pemungutan suara.
