JAKARTA – Rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (4/12/2025), berlangsung panas dan penuh kritik keras. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi sorotan utama, di mana anggota dewan menilai ada kegagalan fatal dalam tata kelola kehutanan yang berkontribusi pada bencana tersebut.
Puncak ketegangan terjadi ketika anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, secara lantang mendesak Raja Juli untuk mundur dari jabatannya.
“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman, sambil menyinggung bahwa Menhut dinilai gagal menunjukkan empati dan tidak mampu menjalankan tugasnya dalam mitigasi bencana. Usman bahkan menyinggung isu etika dengan menyebut, “Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani.”
Kritik tajam dari DPR tidak hanya menyasar penanganan pascabencana, tetapi juga kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Anggota dewan, termasuk Usman Husin, menyoroti adanya dugaan inkonsistensi dalam penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera.
Usman menyebut, di salah satu lokasi, izin pelepasan kawasan hutan tetap dikeluarkan pada November 2025, padahal Bupati setempat sudah mengisyaratkan penolakan atau penutupan izin. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama di tengah tingginya risiko bencana.
Sementara itu, Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR, juga melontarkan kritik keras dan menyinggung tayangan truk pengangkut kayu besar yang melintas pascabencana. Anggota dewan secara umum menyoroti bahwa kerusakan hulu dan deforestasi adalah penyebab utama banjir serentak yang melanda Sumatera, bukan semata-mata curah hujan tinggi.
