KUNINGAN,- Kabupaten Kuningan kembali menjadi pusat perhatian regional setelah sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA. Agenda strategis ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan dan mendapat arahan khusus dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Pertemuan kolaboratif ini dihadiri oleh sepuluh kepala daerah anggota KUNCI BERSAMA, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Bobot koordinasi semakin menguat dengan kehadiran perwakilan dua provinsi: Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Jabar, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang hadir melalui Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Yasip Khasani, S.Ip., M.M.
Momentum Rakor ini mendapat perhatian khusus dari KPK RI. Wakil Ketua KPK RI, Agus Joko Pramono, hadir secara langsung untuk memberikan arahan tegas mengenai pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bapak Agus Joko Pramono menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila regulasi dipatuhi, potensi penyimpangan dicegah, dan proses pengadaan barang/jasa dikelola dengan penuh kehati-hatian. Arahan tersebut menjadi pengingat bagi para kepala daerah untuk menjaga ruang publik tetap bersih dari praktik koruptif.
Sebagai ketua Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menegaskan kembali arti penting kolaborasi lintas wilayah yang telah dibangun sejak tahun 2011. Kerja sama ini menjadi komitmen panjang dalam menjawab berbagai tantangan kawasan perbatasan, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.
“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Dian.
Rakor yang mengusung tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan” ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk menyelaraskan program kerja lintas daerah. Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh para kepala daerah menjadi simbol penguatan tekad kolektif untuk membangun kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik penyimpangan.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kuningan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, bersih, dan berorientasi hasil sebagai prasyarat tercapainya Visi Kuningan Mlesat yang selaras dengan Visi Jabar Istimewa.
Rangkaian kegiatan ini menandai langkah penting dalam memperkuat solidaritas antarwilayah perbatasan. Dengan sinergi yang semakin solid, harapannya KUNCI BERSAMA mampu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berkualitas bagi warga di kedua provinsi. (Aldi/ZP)
