JAKARTA – Gelombang guncangan politik internal menerpa tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, kini menghadapi desakan serius untuk menanggalkan jabatannya. Desakan tersebut merupakan hasil keputusan dari Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada Kamis (20/11/2025) lalu.
Keputusan mengejutkan dari jajaran tertinggi ulama NU ini tidak muncul tanpa sebab. Pemicu utamanya adalah langkah kontroversial pengurus eksekutif yang mengundang narasumber yang terindikasi berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam sebuah acara kaderisasi tingkat tinggi PBNU.
Forum Rapat Syuriyah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat. Kehadiran unsur yang terafiliasi dengan Zionisme dianggap bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut organisasi, serta melanggar prinsip dasar yang tertuang dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Selain masalah ideologis, Syuriyah juga menyoroti dampak citra organisasi. Pelaksanaan acara tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik NU di mata umat. Berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, tindakan yang mencoreng marwah organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat untuk pemberhentian pengurus.
Tak hanya persoalan ideologi dan etika organisasi, sorotan tajam juga diarahkan pada aspek tata kelola keuangan di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Syuriyah menemukan indikasi adanya pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan hukum syara’, undang-undang negara, serta Anggaran Rumah Tangga (ART) NU. Kesalahan tata kelola ini dinilai sangat fatal karena berpotensi membahayakan eksistensi badan hukum organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Hingga Sabtu (22/11/2025), dua hari pasca-rapat tersebut, situasi di lingkungan PBNU terpantau menghangat. Belum ada pernyataan resmi atau respons langsung dari Gus Yahya terkait ultimatum untuk mundur ini.
Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa saat ini tengah terjadi konsolidasi di jajaran Tanfidziyah (pengurus eksekutif) untuk menyikapi keputusan Syuriyah tersebut. Sementara itu, di tingkat akar rumput, kabar ini mulai memicu perdebatan di kalangan Nahdliyin. Sebagian mendesak agar PBNU segera memberikan klarifikasi terbuka untuk menjaga keutuhan jam’iyah dan mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat memecah belah umat.
